uu ri no 34 tahun 2004. UU 34 Tahun 2008 Author: user Created Date:undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan united nations convention on the law of the sea (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut) 1985 0. uu ri no 34 tahun 2004

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang. UU NOMOR 34 TAHUN 2004. Ia mengatakan, UU TNI bukanlah undang-undang yang berdiri sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 21. Undang. com, JAKARTA – Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dianggap belum diperlukan saat ini, di tengah berbagai pertanyaan mengenai arah reformasi TNI. Undang-undang (UU) NO. TESIS Muhammad Mujono. 34. Berlaku, dan Mengubah. UU No. DAFTAR ANOTASI Halaman 1. Keterangan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. NOMOR 3 TAHUN 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN DICABUT SEBAGIAN OLEH:. . NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R. RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. U. 116 Tahun 2004. Undang-undang (UU) No. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. Jalan pr ovin si mer upakan jala n kolektor dalam sistem jaringan jalan. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Ordonansi Obat Keras (Staatsblad Nomor 419 Tahun 1949); 2. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004. 28 Tahun 2009. ABSTRAK:. Dasar hukum. Kamis, 9 Februari 2023. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ; UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 memandang wakaf sebagai. c. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. 2. bahwa untuk mewujudkan tujuan. Berlaku, dan Mengubah. DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 2 Mengingat: 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. NO. Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2004. UNDANG-UNDANG LAINNYA : 1. 10 Tahun 2009 RI. Prioritas . 12, TLN No. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 3. 2004. transparan; 6. Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Tipe Dokumen. TENTANG. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. 34 Ta hun 2004?UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. bahwa tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,UU No. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan memberikan pandangan kritis terhadap wacana Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya yang terkait dengan Pasal 47 terkait dengan Pembinaan khususnya Pasal 47 ayat 2 “Prajurit aktif. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pembicara ketiga, Brigjen TNI Edi Imran SH. Bentuk. NO. (2) Dalam pemberian tambahan perintah. NOMOR 34 TAHUN 2004. UU No. Pasal 33 (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. Permohonan Pengujian Materiil UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Oleh Aristides Verissimo de Sousa MotaNOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi. Mencabut : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. T. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Centra Initiative, Elsam, Imparsial, PBHI, YLBHI, dan Public Virtue menyoroti sejumlah ketentuan dalam RUU TNI. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ancaman. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehinggaUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan; b. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2015 – 2019. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah merupakan instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 34 tahun 2004, tanggung jawab. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian. 2004/ No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentuDicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 (UU/2004/2) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. manfaat; 4. Download : Peraturan Pemerintah tahun 2002 036 02. 7. Perubahan atas UU No. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 2004. -. Size of this JPG preview of this PDF file: 364 × 600 pixels. Jalan - perubahan . KETENTUAN PERALIHAN 10. Dokumen UU 34/2004 mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan tuntutan reformasi dan demokrasi. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46, UU 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Uji Materiil Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. U. 13, LN. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004. Kategori. Pasal 34 Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, seorang calon. UU TNI dinilai masih belum perlu direvisi, di tengah berbagai pertanyaan mengenai arah reformasi dan profesionalitas TNI. Tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan diberikan ganti. ABSTRAK PERATURAN. UU RI No. Per/23/M/XII/2007 tgl 28 Des 2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara. Tahun 1945; 2. 23/Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Melaksanakan Amanat Peraturan : PP No. PERPRES No. Memaparkan fungsi LPS untuk menjamin simpanan nasabah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (UU/2004/32) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. UU No. 3, LN 2004/ No. UU No. Ketentuan umum; 2. undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 2010 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2011 dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. A. ABSTRAK: CATATAN: Undang. 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Author: Indonesia, Publisher:Jakarta : Sinar Grafika, 2005, Subject:Tentara. Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 t. 2004/ No. Ketentuan lebih lanjut mengenai. RI. SUMBER. Sejak hari Selasa, tanggal 17 Mei 2005, Pasal 6 ayat (3) beserta. 133, LL SETNEG : 56 HLM. etika dan. 2004/ NO. UNDANG-UNDANG LAINNYA : 1. 7. 2. 8, LN. bahwa sehubungan dengan telah terjadi krisisPasal dalam UU TNI diusulkan untuk diubah dalam revisi UU TNI. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional diatur. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. UU RI No. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia - Pemerintah:. C. JAKARTA, KOMPAS. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). BAB I Ketentuan Umum. Beberapa hal yang melatarbelakangi perubahan UU tersebut antara lain adalah:. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (vide Pasal 72 UU Cipta Kerja). Mencabut : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 2 Mengingat: 1. Undang-Undang Republik. Uji Materiil Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian. Tahun 1945. UNDANG. 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang. NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA . TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. UNDANG-UNDANG NO. Prinsip syariah; 2. Download: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 PDF. NO. 27, TLN NO. (MPR RI). 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah, sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (2) yang intinya menyatakan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer sebaliknya tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran pidana umum. UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 34 : Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi. 1. NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA . Tipe Dokumen. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. semua ketentuan yang berkaitan dengan. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berlaku: 15 Januari 2004. Bisnis. Nomor. sehat jasmani dan rohani; g. UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Operasi militer untuk perang. JENIS DOKUMEN. NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Produk Hukum. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, . BAHASA. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan. Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan yang dibentuk sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); Dengan . Ketentuan . Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f , b. Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-undang TNI 2004 : UU RI no. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. Pada Hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Awal Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No 34 th 2004 tentang TNI di Ruang Rapat Ditjen Kuathan Kemhan. Undang-undang (UU) No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Jenis/Bentuk Peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi. UU No. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 drt. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan T. bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945. Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. UU No. NOMOR 32 TAHUN 2004.